AS Tolak Visa 80 Pejabat Palestina untuk Hadiri Sidang PBB, Kebijakan Baru Picu Kontroversi Internasional
Info Nanga Pinoh- Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan setelah menolak pengajuan visa 80 pejabat Palestina yang dijadwalkan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York akhir bulan ini. Penolakan itu disebut-sebut berlaku hampir bagi seluruh pemohon yang menggunakan paspor Otoritas Palestina, sehingga memicu kecaman dan tanda tanya dari berbagai pihak.
Baca Juga : Mohamed Salah Murka! Tegur Akun Fans Liverpool yang Rendahkan Díaz dan Núñez
Penolakan Visa yang Meluas
Langkah ini tidak datang secara tiba-tiba. Pada awal Agustus, Washington telah menghentikan sementara penerbitan visa kunjungan bagi warga Palestina yang bepergian dari Gaza. Kebijakan baru tersebut kini ternyata meluas, menyasar kelompok yang lebih besar termasuk mereka yang tinggal di Tepi Barat—wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel.
Departemen Luar Negeri AS memang tidak secara eksplisit mengumumkan larangan menyeluruh. Namun dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan sedang “mengambil langkah konkret untuk mematuhi hukum AS dan menjaga keamanan nasional.” Laporan The New York Times dan CNN bahkan mengutip kabel diplomatik tertanggal 18 Agustus yang menyebut petugas konsuler AS diperintahkan menolak seluruh visa non-imigran bagi pemegang paspor Otoritas Palestina, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, konferensi, maupun perawatan medis.
Dampak Bagi Pemimpin Palestina
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pejabat biasa. Presiden Palestina Mahmoud Abbas termasuk di antara puluhan pejabat yang visanya dicabut sehingga tak dapat hadir di Sidang Majelis Umum PBB. Pemerintah AS menuding Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin Abbas, telah menghambat upaya perdamaian di kawasan.
Langkah ini dianggap memperkuat kebijakan restriktif visa yang sebelumnya diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sejak lama, Trump dikenal mengambil posisi keras terhadap Hamas—kelompok yang menguasai Gaza dan oleh AS dikategorikan sebagai organisasi teroris—serta menunjukkan dukungan kuat terhadap kampanye militer Israel.
Latar Belakang Konflik
Penolakan visa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangan besar Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyandera lebih dari 250 orang. Serangan itu memicu operasi militer Israel berskala luas di Gaza yang menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas telah menewaskan lebih dari 63.000 warga Palestina hingga kini.
Pemerintah AS menyatakan kebijakan visanya sebagai bagian dari perlindungan keamanan nasional. Namun bagi banyak pengamat, keputusan ini justru menghambat upaya diplomasi dan mengisolasi suara resmi Palestina di forum internasional seperti PBB.
Reaksi Dunia Internasional
Penolakan visa ini juga terjadi tidak lama setelah beberapa sekutu AS—seperti Inggris, Kanada, dan Prancis—mengumumkan rencana pengakuan Negara Palestina dengan syarat tertentu. Washington sendiri, menurut pernyataan Wakil Presiden JD Vance, tidak berencana mengikuti langkah itu. Bahkan, pemerintahan Trump juga belakangan semakin ketat menindak aksi pro-Palestina di kampus-kampus AS.
Banyak pihak menilai kebijakan ini berpotensi memperburuk citra AS di mata dunia Arab dan komunitas internasional. Sebab, di saat isu Palestina semakin mendapatkan perhatian global, kebijakan ini dianggap justru memutus kanal diplomasi dan komunikasi.
Juru Bicara AS: “Keputusan Visa adalah Keamanan Nasional”
Ketika dimintai keterangan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa setiap keputusan visa adalah keputusan keamanan nasional. “Departemen Luar Negeri sedang memeriksa dan mengadili keputusan visa bagi pemegang paspor Otoritas Palestina sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Meski begitu, belum ada penjelasan resmi yang menjawab pertanyaan publik: mengapa kebijakan ini diperluas hingga mencakup warga Palestina di Tepi Barat dan diaspora yang lebih luas. Sementara itu, warga Palestina yang memiliki paspor negara lain dilaporkan tidak terpengaruh.
Penutup
Langkah penolakan visa ini menunjukkan bagaimana kebijakan imigrasi dapat digunakan sebagai instrumen politik luar negeri yang berpengaruh besar. Di tengah konflik yang belum reda dan upaya damai yang kian rapuh, kebijakan ini berpotensi semakin menjauhkan pihak-pihak yang berseteru dari meja perundingan. Dunia kini menunggu apakah AS akan melonggarkan kebijakan ini atau justru memperkuatnya sebagai bagian dari strategi diplomasi dan keamanan yang lebih luas.
