Warga Nanga Kayan Datangi DPRD Melawi, Desak Transparansi Dana Desa
Info Nanga Pinoh- Suasana tegang namun tertib terjadi di gedung DPRD Kabupaten Melawi, Senin (8/9/2025). Puluhan warga Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, berbondong-bondong datang untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. Audiensi ini menjadi kelanjutan dari aksi penyegelan Kantor Desa Nanga Kayan yang sempat menghebohkan media sosial pada Kamis (21/8/2025) malam.
Latar Belakang: Dugaan Dana Desa Tak Transparan
Penyegelan kantor desa tersebut dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap Kepala Desa Nanga Kayan berinisial HD. Warga menilai pengelolaan dana desa tidak pernah disampaikan secara terbuka. Mereka juga menyoroti tidak adanya papan informasi pada proyek-proyek desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran, pelaksana kegiatan, maupun tenggat pengerjaan.
Aksi ini kemudian memantik reaksi berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, kepala dusun, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka sepakat mengambil langkah lebih lanjut dengan mendatangi Kantor DPRD Melawi untuk menyampaikan aspirasi secara resmi.
Baca Juga : Mantan Pengawal Bongkar Rahasia Hidup Mewah Dinasti Kim di Korea Utara
Audiensi di DPRD: Warga Sampaikan Aspirasi dan Bukti
Di ruang rapat Ketua DPRD Melawi, perwakilan warga diterima langsung oleh Ketua DPRD Hendegi Januardi UY, S.IP. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Matius Rindu serta anggota Komisi I Hairil Ihwan yang membidangi pemerintahan desa. Dalam kesempatan itu, warga menyerahkan berkas berisi permohonan tindak lanjut dan bukti-bukti terkait dugaan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
Menurut para perwakilan warga, berkas tersebut juga akan disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Melawi agar dilakukan audit menyeluruh. Audit itu diharapkan bisa menjadi dasar untuk langkah hukum selanjutnya bila ditemukan pelanggaran.
Respons DPRD: Komitmen Tindak Lanjut Sesuai Prosedur
Menanggapi laporan warga, Ketua DPRD Hendegi Januardi UY menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti semua laporan sesuai mekanisme yang berlaku. “Semua yang termasuk dalam laporan dan permohonan itu akan kita tindak lanjuti sesuai prosedur, dan akan kita bahas melalui Komisi I yang membidangi hal tersebut bersama dinas terkait sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap desa yang ada di Kabupaten Melawi,” ujarnya tegas.
Hendegi juga mengapresiasi sikap warga yang menempuh jalur resmi untuk menyelesaikan masalah. Ia menilai langkah ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi dan berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Harapan Warga: Transparansi dan Keadilan
Tokoh masyarakat Nanga Kayan yang hadir dalam audiensi berharap DPRD dapat menjadi jembatan solusi. Mereka menginginkan agar dana desa dikelola secara transparan dan program-program desa bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Aksi kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar pengelolaan desa lebih terbuka dan sesuai aturan,” ungkap salah satu warga. Mereka juga berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Melawi.
Dana Desa Jadi Sorotan Nasional
Dana desa memang menjadi salah satu isu penting di berbagai daerah di Indonesia. Program yang digelontorkan pemerintah pusat ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun tanpa pengawasan yang ketat, dana desa rawan disalahgunakan. Oleh sebab itu, peran masyarakat dan DPRD sebagai lembaga pengawas sangat penting agar dana tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak.
