Info Nanga Pinoh. Ketegangan antara Thailand – Kamboja kembali meningkat menyusul bentrokan mematikan di wilayah perbatasan yang masih disengketakan. Dalam insiden pada 28 Mei 2025, satu tentara Kamboja tewas. Keduanya saling tuduh sebagai pemicu konflik di zona netral yang diklaim masing-masing negara.
Baca Juga : Ancaman Bom di Pesawat Jemaah Haji Indonesia Jadi Sorotan Media Asing
Kamboja Ancam Stop Impor dari Thailand, Sengketa Batas Wilayah Memburuk
Kamboja mengancam menghentikan impor hasil pertanian dari Thailand jika pengetatan perbatasan tidak segera dicabut. Sebagai respons, Thailand menutup beberapa pos lintas batas dan mengancam akan memutus pasokan listrik. Kamboja kemudian membalas dengan larangan impor listrik, bandwidth internet, dan produk asal Thailand. Media lokal juga diminta untuk menghentikan siaran film Thailand.
Dalam pidatonya pada Senin (16/6/2025), Presiden Senat Kamboja Hun Sen menyatakan larangan impor buah dan sayur dari Thailand akan berlaku jika situasi tak membaik hingga 17 Juni. Ia juga menyerukan agar puluhan ribu pekerja migran Kamboja segera kembali ke tanah air karena meningkatnya risiko diskriminasi.
Thailand melalui Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menegaskan bahwa pengetatan perbatasan dilakukan demi keamanan. Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan sepihak yang tidak melalui jalur diplomatik hanya akan memperburuk situasi.
Upaya diplomasi sempat dilakukan melalui pertemuan di Phnom Penh akhir pekan lalu, namun belum membuahkan hasil konkret. Kamboja pun mengambil langkah hukum dengan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Minggu (15/6/2025), mencakup empat wilayah, termasuk lokasi bentrokan terbaru dan tiga kompleks kuil bersejarah.
Hun Sen menegaskan bahwa upaya hukum ini adalah demi penyelesaian damai. “Hanya pencuri yang takut pengadilan,” ujarnya. Ia juga menuding Thailand terus menolak ajakan menyelesaikan sengketa lewat jalur hukum internasional.
Latar Belakang Sengketa
Perselisihan perbatasan ini berakar dari era kolonial Prancis, ketika garis batas sepanjang 800 kilometer belum ditetapkan secara jelas. Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa kuil Preah Vihear adalah milik Kamboja. Putusan itu dikuatkan lagi pada 2013, termasuk wilayah sekitarnya. Namun, Thailand menolak putusan tersebut dan memilih jalur bilateral, yang hingga kini belum membuahkan hasil.
Sejak 2008, konflik ini telah memakan sedikitnya 28 korban jiwa akibat bentrokan bersenjata di zona perbatasan.
